Kebebasan Pers dalam Tinjauan Komunikasi Politik

Setelah runtuhnya rezim diktator Soeharto yang kemudian bersilih dengan reformasi, pers di Indonesia seakan kembali bangkit dari kematian. Bagaimana tidak, bagi Orde Baru, pers dilihat bahkan dinilai hanya semata sebagai alat pemerintah dengan dalih menjaga stabilitas negera. Namun, alih-alih menjaga stabilitas negara, justru dengan keadaan yang demikian Indonesia ibarat mengandung berbagai permasalahan yang kemudian baru dapat dimuntahkan pada titik jenuh yang paling menjengahkan.

Lantas, dengan berbagai peluh dan perjuangan, akhirnya pers mampu menggaet lagi kebebasan mereka sebagai agen perubahan sosial masyarakat atau juga kita kenal dengan istilah institusi sosial. Terus berkembang beriringan dengan perkembangan demokrasi, pers yang hingga dewasa ini dijamin kebebasannya makin leluasa dalam memberitakan berbagai hal utamanya pemerintah. Tak ada lagi pembredelan paksa, jika-jika ditemukan sejumput kalimat atau sepenggal kata-kata yang melaporkan bahwa pemerintah tak berjalan sesuai dengan relnya, seperti Orde Baru dulu. Bahkan lebih dari itu, semakin dewasa kebebasan pers dikandung dalam badan, justru mereka semakin longgar dalam pemeberitaannya.

Tak jarang berbagai kaidah jurnalistik mereka kesampingkan demi kepentingan-kepentingan tertentu, yang pada gilirannya berkontribusi pada berbagai kerugian untuk masyarakat. Atau kalau kita berbicara secara teoritis, maka secara praksis antara das sein dan das sollen dari kebebasan pers tidaklah seiring dan sejalan. Seolah jalan raya, ia bercabang-cabang dan entah di mana ujung pangkalnya. Selanjutnya berbicara pers dan kebebasannya, mereka tak lekang dari proses yang menyertainya, yaitu komunikasi politik. Pers sebagaiama telah disebutkan di atas pun menjadi alat dalam proses komunikasi politik baik dari rakyat kepada penguasa atau sebaliknya. Dengan demikian, maka “bagaimanakah sebenarnya pers dan kebebasannya tersebut yang juga berproses dalam komunikasi politik negeri ini?”

Kebebasan Pers dalam Tinjauan Komunikasi Politik

Kebebsan pers digadang-gadang sebagai entitas yang mampu menyemburatkan kancah perpolitikan Indonesia menjadi lebih sehat. Dikatakan bahwa dengan dibebaskannya lembaga pers dari berbagai kekangan, utamanya dari pemerintah, maka serta merta pers mampu melakukan kontrol sosial secara optimal. Namun sayangnya, menurut pengamatan penulis dan juga beberapa pakar negeri ini, jika berbicara ihwal kebebasan pers, maka entitas ini kini begitu lekat dengan istilah kebablasan. Dengan kata lain, lembaga pers dalam menerapkan kebebasannya dinilai cukup berlebihan. Lebih dari pada itu, kadangkala atau bahkan sering kali seakan para insan pers melupakan berbagai kaidah jurnalistik dalam produksi pesan mereka.

Dengan demikian, jika kita kaitkan hal di atas dengan proses komunikasi politik di Indonesia, maka tak pelak hal tersebut dapat mengguncangkan atau bahkan mengacaukan perjalanan komunikasi politik negeri ini. Betapa tidak, pers dengan hak bebas dari dan bebas untuk-nya tersebut, dapat dikatakan sebagai salah satu komunikator politik negeri ini, tentunya setelah tiga pilar demokrasi lainnya, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam hal ini, kalau pers dikaidahkan untuk dapat meliput dan menyiarkan berita dengan melampui kedua belah pihak atau dikenal dengan istilah cover both side. Maka, justru dewasa ini mereka begitu subjektif bahkan cenderung menaruh curiga berlebihan dalam meliput berita tertentu. Sebut saja berbagai berita tentang DPR, kita ketahui bahwa hari ini begitu banyak anggota DPR yang terjerat oleh kasus korupsi. Hari demi hari pers begitu gandrung memberitakan topik tersebut dengan terus menggali secara kritis dari mana saja aliran dana korupsi mengalir yang kemudian setelah diusust pun menyertakan para petinggi partai-partai tertentu dalam aksinya. Di sisi lain, apakah benar para anggota DPR senantiasa melakukan seluruh kegiatan buruk tersebut? Pers hari ini lupa untuk dapat me-cover both side pemeberitaannya. Bukankah masyarakat juga perlu edukasi, setidaknya tentang anggota DPR yang memiliki prestasi tertentu, bukankah tentu ada DPR berprestasi?. 

Oleh karena itu, pers dengan kebebasannya jika ditinjau dari komunikasi politik setidaknya berfungsi sebagai berikut (Abrar, Ana Nadhya, 2011: 144-149).

1. Memfasilitasi khalayak memahami isu politik. Pers sebagai komunikator politik yang telah diberi hak bebas dari dan untuk semestinya memberikan pemahaman bagi khalayak tentang isu-isu, agenda-agenda, atau berbagai pembicaraan politik yang berlangsung di dalam negeri dengan berimbang. Lebih dari apa yang telah dilakukan pers hari ini. Sebab hari ini, pers kita masih berkutat pada kepentingan ekonomi politik media yang sarat akan bingkai subjektifitas.
2. Menjadi bagian dari proses politik. Poin ini dapat kita contohkan dengan peran politik pers dalam menghantarkan Indonesia menuju gerbang reformasi. Pers walau dibungkam sedemikian rupa, mampu membantu dalam suksesi kebebasan rakyat dari orde baru pada zaman itu yang dengan kata lain mengantarkan jiwa politik Indonesia menjadi Negara berkedaulatan rakyat.
3. Menjaga khalayak tertarik akan politik. Menjadikan rakyat tertarik akan politik bagi pers, dapat diejawantahkan dengan mendorong masyarakat untuk sadar akan politik lantas membuat mereka berkeinginan untuk ikut serta dalam proses politik tersebut, misalnya dengan menyulut rakyat bahwa berbagai regulasi dan peraturan pemerintah membutuhkan andil rakyat.
4. Atau jika kita tinjau dari fungsinya sebagai komunikator massa, maka setidaknya ia harus mengedukasi, memberi informasi, menghibur, dan memengaruhi. Maka dalam berbagai ranah fungsi tersebut harapannya, pers dengan kebebasannya mampu berjalan sesuai kaidah atau justru lebih baik lagi secara praksisnya. Kebebasan yang diberikan bukan berarti pers dengan sesuka hati mengumbar berbagai aib politik lantas diproduksi dan dipaksa untuk dijejalkan pada masyarakat. Sehingga, pers dengan begitu mestinya lebih santun dalam menata kebebasannya, namun juga tidak berarti membatasi apa yang ingin diberitakan. Dengan demikian komunikasi politik neegeri ini dapat ditaui dalam cara yang lebih baik.

Simpulan dan Saran

Berbicara pers dan kebebasannya, mereka tak lekang dari proses yang menyertainya, yaitu komunikasi politik. Pers sebagaiama telah disebutkan di atas pun menjadi alat dalam proses komunikasi politik baik dari rakyat kepada penguasa atau sebaliknya. Namun sayangnya, lembaga pers dalam menerapkan kebebasannya dinilai cukup berlebihan. Lebih dari pada itu, kadangkala atau bahkan sering kali seakan para insan pers melupakan berbagai kaidah jurnalistik dalam produksi pesan mereka. Padahal jika ditinjau dalam komunikasi politik, setidaknya pers mesti (1) memfasilitasi khalayak memahami isu politik. menjadi bagian dari proses politik, dan (3) menjaga khalayak tertarik akan politik. Maka, harapannya pers Indonesia mampu lebih santun dalam mengendalikan kebebasannya dan secara berimbang memberitakan berbagai hal bagi khalayaknya.

Referensi:

Abrar, Ana Nadhya. 2011. Analisis Pers Teori dan Praktik. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Cangara,Hafid. 2009. Komunikasi Politik.  Jakarta: Rajawali Pers.